Liga Saudi Respons Kritik Ronaldo: Tak Ada Individu yang Mengatur Liga

fin.co.id - Liga Arab Saudi akhirnya angkat bicara di tengah sorotan besar terhadap Cristiano Ronaldo dan situasi terkininya bersama Al-Nassr.

Otoritas Liga Saudi menegaskan satu prinsip utama yang menjadi fondasi kompetisi: tidak ada satu individu pun, seberapa besar nama dan pengaruhnya, yang berhak menentukan arah liga di luar kewenangan klub masing-masing.

Pernyataan ini disampaikan menyusul absennya Ronaldo dari skuad Al-Nassr pada laga Liga Saudi melawan Al-Riyadh.

Keputusan tersebut memicu spekulasi luas, terutama setelah media Portugal melaporkan bahwa Ronaldo disebut menolak bermain karena ketidakpuasan terhadap cara klub dijalankan oleh Public Investment Fund (PIF), lembaga investasi negara Arab Saudi yang memiliki kendali atas sejumlah klub papan atas.

Dalam pernyataan resmi kepada BBC Sport, perwakilan Liga Saudi menekankan bahwa kompetisi dirancang dengan struktur yang jelas dan tegas.

Setiap klub memiliki dewan direksi, eksekutif, serta kepemimpinan sepak bola masing-masing.

Seluruh keputusan terkait rekrutmen, pengeluaran, dan strategi berada di tangan klub, selama tetap berada dalam kerangka finansial yang disepakati bersama.

“Liga Saudi dibangun di atas prinsip sederhana: setiap klub beroperasi secara mandiri di bawah aturan yang sama.

Tidak ada individu, betapapun signifikan, yang menentukan keputusan di luar klubnya sendiri,” demikian pernyataan tersebut diterjemahkan secara kontekstual.

Ketidakpuasan Ronaldo dan Faktor Transfer Benzema

Situasi Ronaldo disebut semakin kompleks setelah kepindahan Karim Benzema ke Al-Hilal dari Al-Ittihad.

Mantan rekan setimnya di Real Madrid itu langsung mencuri perhatian dengan mencetak hattrick pada laga debutnya, sekaligus membantu Al-Hilal meraih kemenangan telak 6-0 atas Al-Okhdood.

Menurut laporan yang diterima BBC Sport, transfer Benzema menjadi salah satu faktor utama yang memicu frustrasi Ronaldo.

Kedua klub, Al-Nassr dan Al-Hilal, sama-sama berada di bawah kendali PIF, sehingga muncul persepsi publik bahwa kebijakan penguatan tim tidak berjalan seimbang.